KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) atau Kadin Malaysia keberatan dengan langkah pemerintahnya mengurangi pekerja asing dan menggantikan dengan pekerja lokal dengan cara menaikan dua kali lipat levy (pajak pekerja asing).
"Waktunya kurang tepat saat ini. Kebijakan itu menunjukan pemerintah tidak memiliki keprihatinan terhadap industri dan dunia bisnis," kata Presiden FMM, Mustafa Mansur, di Selangor, Jumat (27/3), kepada beberapa wartawan Indonesia.
Ia menambahkan, sepakat dengan kebijakan pemerintah mengurangi ketergantungan kepada pekerja asing dan mengutamakan pekerja Malaysia, tapi harus dilakukan secara bertahap dan tidak dalam waktu yang singkat.
Wakil PM Malaysia Najib Tun Razak, Selasa, (10/3), mengumumkan paket stimulus ekonomi ke-2 kepada parlemen. Salah satu kebijakannya ialah mengurangi pekerja asing (migran) dengan cara menaikan dua kali lipat levy pada semua sektor, kecuali sektor kontruksi, perkebunan, dan pembantu rumah tangga.
"Kebijakan pemerintah soal levy pekerja asing hingga dua kali lipat saat ini tidak tepat di kala keadaan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan saat ini," kata Mustafa. Bukan hanya kalangan industri saja yang keberatan dengan kebijakan itu, beberapa asosiasi pengusaha restoran Malaysia sendiri menolak kebijakan itu.
Ada empat asosiasi pengusaha restoran yang menolak kenaikan dua kali lipat levi pekerja asing yakni Persatuan Tuanpunya Restoran India (IROA), Persatuan Tuanpunya Restoran Muslim Malaysia (MMROA), Persatuan Tuanpunya Restoran Cina dan Persatuan Tuanpunya Restoran Bumiputera.
Pekerja asing yang bekerja di restoran Malaysia dikenakan levi 3.600 ringgit (Rp11,5 juta) per tahun, dibandingkan sebelumnya 1.800 ringgit (Rp5,7 juta) per tahun. Akibat keberatannya ditolak pemerintah, mereka kemudian berniat menaikan harga makanan, termasuk menaikan harga makanan hari-hari rakyat Malaysia roti canai dan teh tarik.
Kebijakan menaikan levy ini tampaknya upaya sepihak dari imigrasi Malaysia. Banyak pengusaha yang mengeluh dan merintih atas kebijakan ini kepada menteri tenaga kerja Malaysia. Menteri tenaga kerja Subramaniam kemudian berjanji akan membawa masalah ini kepada sidang kabinet.
Menurut data imigrasi Malaysia, sejak 1 Oktober 2008 hingga 11 Januari 2009, ada 95.542 pekerja asing yang dipulangkan. Rinciannya, 52.552 pekerja pabrik, 18.527 pembantu rumah tangga, 7.554 pekerja perkebunan, 4.017 pekerja pertanian, dan 7.512 pekerja sektor jasa.
Untuk pekerja Indonesia sendiri, baru 2.503 yang dipulangkan ke kampung halaman dan 210 berhenti secara sukarela.
Menurut data KBRI, hingga 31 Desember 2006, Jumlah TKI yang bekerja di sektor manufaktur 213.172 orang dan sektor jasa 40.993 orang.
Sumber: Kompas.com; Jumat, 27 Maret 2009
Jumat, 27 Maret 2009
Pemilu bakal pacu setoran pajak
MAKASSAR (bisnis.com): Pelaksanaan pemilu yang telah memasuki masa kampanye hingga pilpres September mendatang diyakini dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan semakin marak aktivitas pemilu, semakin besar pula potensi penerimaan pajak negara dalam bentuk PPN dan juga PPh. "Beli kain, spanduk, spidol dsb itukan ada PPN semua. Kalau PPh tergantung WP-nya melaporkan, tetapi minimal PPN mesti masuk. Makin heboh pemilu, makin besar pajaknya," kata Darmin di Makassar hari ini.
Darmin berada di kota itu dalam rangka pekan panutan pajak. Wapres Jusuf Kalla menyerahkan langsung SPT tahunannya di Kanwil Pajak Sulselrabar Makassar. Darmin mengatakan penerimaan perusahaan terkait yang menerima rezeki pemilu seharusnya naik tahun ini. Dirjen Pajak, katanya, dapat menjadikan hal itu sebuah ukuran untuk menilai laporan SPT perusahaan terkait.
Dia mengakui penerimaan pajak tahun ini akan terpengaruh juga oleh krisis keuangan global. Meski demikian, ada celah penerimaan yang masih dapat diharapkan. Tahun lalu penerimaan pajak termasuk PPh migas mencapai Rp571,1 triliun atau naik 34% dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan pajak juga lebih tinggi 6% dari target dalam APBN. Penerimaan PPN & PPnBM sebesar Rp209,6 triliun atau terbesar kedua setelah PPh non migas Rp250,5 triliun. (tw)
sumber: bisnis.com;Jumat, 20/03/2009
Darmin berada di kota itu dalam rangka pekan panutan pajak. Wapres Jusuf Kalla menyerahkan langsung SPT tahunannya di Kanwil Pajak Sulselrabar Makassar. Darmin mengatakan penerimaan perusahaan terkait yang menerima rezeki pemilu seharusnya naik tahun ini. Dirjen Pajak, katanya, dapat menjadikan hal itu sebuah ukuran untuk menilai laporan SPT perusahaan terkait.
Dia mengakui penerimaan pajak tahun ini akan terpengaruh juga oleh krisis keuangan global. Meski demikian, ada celah penerimaan yang masih dapat diharapkan. Tahun lalu penerimaan pajak termasuk PPh migas mencapai Rp571,1 triliun atau naik 34% dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan pajak juga lebih tinggi 6% dari target dalam APBN. Penerimaan PPN & PPnBM sebesar Rp209,6 triliun atau terbesar kedua setelah PPh non migas Rp250,5 triliun. (tw)
sumber: bisnis.com;Jumat, 20/03/2009
Wapres serahkan SPT di Makassar
MAKASSAR (bisnis.com): Wapres Jusuf Kalla menyerahkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) pribadinya di Kantor Kanwil Pajak Sulselrabar di Makassar. Wapres yang datang ditemani Ibu Mufidah Jusuf Kalla diterima langsung oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution dan Kepala Kanwil Sulselrabar Eddi Setiadi.
Di hadapan unsur muspida dan sejumlah pengusaha, Kalla mengatakan dia sudah terbiasa menyerahkan SPT di Makassar. Tahun ini pun seperti empat tahun sebelumnya sejak menjadi wapres, dia sengaja pulang ke kota kelahirannya itu untuk menyerahkan SPT. Tetapi, tuturnya, bukan itu saja alasannya. Dia mengatakan kalau menyerahkan SPT di Makassar, beberapa tahun terakhir dia selalu menjadi orang nomor satu, tidak perlu mengantre dan sebagainya. "Kenapa saya serahkan di sini? Karena di sini saya selalu nomor satu. Kalau di Jakarta saya nomor sekian," seloroh Wapres disambut ledakan tawa hadirin.
Dirjen Pajak Darmin Nasution mengharapkan masyarakat luas dapat meneladani sejumlah pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres yang sepanjang pekan ini menyerahkan SPT-nya. Kalla dijadwalkan berada di Makassar hingga Sabtu. Besok sekitar pukul 09.00 Wita, Ketua Umum Partai Golkar itu akan berkampanye di Lapangan Karebosi Makassar yang disebut bakal dihadiri 100.000 massa. (tw)
Sumber: bisnis.com; Jumat, 20/03/2009
Di hadapan unsur muspida dan sejumlah pengusaha, Kalla mengatakan dia sudah terbiasa menyerahkan SPT di Makassar. Tahun ini pun seperti empat tahun sebelumnya sejak menjadi wapres, dia sengaja pulang ke kota kelahirannya itu untuk menyerahkan SPT. Tetapi, tuturnya, bukan itu saja alasannya. Dia mengatakan kalau menyerahkan SPT di Makassar, beberapa tahun terakhir dia selalu menjadi orang nomor satu, tidak perlu mengantre dan sebagainya. "Kenapa saya serahkan di sini? Karena di sini saya selalu nomor satu. Kalau di Jakarta saya nomor sekian," seloroh Wapres disambut ledakan tawa hadirin.
Dirjen Pajak Darmin Nasution mengharapkan masyarakat luas dapat meneladani sejumlah pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres yang sepanjang pekan ini menyerahkan SPT-nya. Kalla dijadwalkan berada di Makassar hingga Sabtu. Besok sekitar pukul 09.00 Wita, Ketua Umum Partai Golkar itu akan berkampanye di Lapangan Karebosi Makassar yang disebut bakal dihadiri 100.000 massa. (tw)
Sumber: bisnis.com; Jumat, 20/03/2009
Jumat, 20 Maret 2009
Presiden serahkan SPT tahunan pajak
JAKARTA (bisnis.com): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta jajaran Kabinet Indonesia Bersatu hari ini menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2008.
Penyerahan SPT tersebut dilakukan hari ini di KPP Madya Jakarta sekaligus meresmikan gedung KPP Madya Jakarta dan mencanangkan pembentukan KPP wajib pajak besar orang pribadi.Subdit Hubungan Masyarakat Direktorat P2 Humas Ditjen Pajak Richard Burton mengatakan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi oleh Presiden dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu itu merupakan contoh tauladan bagi seluruh masyarakat dalam pelaksanaan salah satu kewajiban kenegaraan setiap orang kepada negara yaitu membayar pajak."SPT tahunan orang pribadi merupakan sarana pelaporan kewajiban PPh setiap orang pribadi dalam satu tahun pajak yang paling lambat harus disampaikan 31 Maret setiap tahun setelah berakhirnya tahun pajak," katanya dalam rilis yang diterima Bisnis hari ini.
SPT tahunan, lanjutnya, berisi data identitas wajib pajak, jumlah penghasilan, jumlah PPh terutang, laporan harta, dan kewajiban. "SPT tahunan dapat disampaikan oleh wajib pajak di kantor-kantor Ditjen Pajak seperti Kanwil, KPP, Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan, atau melalui drop bow yang ditempatkan di berbagai tempat seperti di mal, gedung pertokoan, gedung perkantoran, mobil keliling, pojok pajak, dan lainnya," jelasnya. (tw)
Sumber: bisnis.com; Rabu, 18/03/2009
Penyerahan SPT tersebut dilakukan hari ini di KPP Madya Jakarta sekaligus meresmikan gedung KPP Madya Jakarta dan mencanangkan pembentukan KPP wajib pajak besar orang pribadi.Subdit Hubungan Masyarakat Direktorat P2 Humas Ditjen Pajak Richard Burton mengatakan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi oleh Presiden dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu itu merupakan contoh tauladan bagi seluruh masyarakat dalam pelaksanaan salah satu kewajiban kenegaraan setiap orang kepada negara yaitu membayar pajak."SPT tahunan orang pribadi merupakan sarana pelaporan kewajiban PPh setiap orang pribadi dalam satu tahun pajak yang paling lambat harus disampaikan 31 Maret setiap tahun setelah berakhirnya tahun pajak," katanya dalam rilis yang diterima Bisnis hari ini.
SPT tahunan, lanjutnya, berisi data identitas wajib pajak, jumlah penghasilan, jumlah PPh terutang, laporan harta, dan kewajiban. "SPT tahunan dapat disampaikan oleh wajib pajak di kantor-kantor Ditjen Pajak seperti Kanwil, KPP, Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan, atau melalui drop bow yang ditempatkan di berbagai tempat seperti di mal, gedung pertokoan, gedung perkantoran, mobil keliling, pojok pajak, dan lainnya," jelasnya. (tw)
Sumber: bisnis.com; Rabu, 18/03/2009
Ditjen Pajak luncurkan reformasi jilid II
JAKARTA (Bisnis.com): Direktorat Jenderal Pajak menyatakan akan terus melakukan reformasi di bidang perpajakan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan dunia usaha agar dapat mewujudkan sitem perpajakan yang adil, kompetitif, dan memberikan kepastian hukum. "Tahun ini, Ditjen Pajak akan me-launch apa yang kita sebut sebagai reformasi jilid II," kata Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Subdit Hubungan Masyarakat Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Richard Burton, di Jakarta, hari ini.
Darmin menjelaskan reformasi perpajakan jilid II tersebut penting dilakukan mengingat peluang maupun ruang untuk melakukan perbaikan masih terbuka lebar. Berdasarkan analisis yang dilakukan, lanjutnya, diketahui masih terdapat tax gap yang cukup lebar yang menggambarkan jumlah potensi pajak yang belum disetorkan ke kas negara."Jumlah wajib pajak yang aktif pada awal 2008 masih sekitar 6,8 juta wajib pajak.
Dari perhitungan analisis potensi pajak maka jumlah wajib pajak ini masih di bawah dari yang seharusnya,” tuturnya.Reformasi perpajakan jilid II tersebut a.l.
pertama, fokus utama meliputi pembenahan, peningkatan mutu, kinerja berdasarkan kompetensi, integritas dan militansi.
Kedua, remunerasi tenaga pemeriksa dan juru sita dievaluasi,
ketiga, sistem reward dan punishment yang ditegakkan secara adil dan ketat.
Keempat, pembentukan kantor pelayanan pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Orang Pribadi (high wealth individual).
Kelima, Peningkatan efisiensi system MPN sehingga wajib pajak yang membayar pajak dapat dilayani dengan waktu luas tanpa terlalu banyak syarat administrasi bank ke Ditjen Perbendaharaan dan juga laporan yang tanpa jeda waktu ke Ditjen Pajak.
Keenam, kerja sama dengan pakar kelas dunia untuk menyiapkan perbaikan lanjutan di Ditjen Pajak meliputi seluruh aspek dari bisnis inti Ditjen Pajak yaitu project for Indonesian tax administration reform (Pintar), dan
ketujuh perluasan inbound dan outbound call center.
"Dari sisi wajib pajak, Ditjen Pajak saat ini tengah mengembangkan sekumpulan kinerja yang lebih komperehensif dalam mengukur keberhasilan program reformasi yang dikenal dengan key performance indicator," tambah Darmin.(yn)
Darmin menjelaskan reformasi perpajakan jilid II tersebut penting dilakukan mengingat peluang maupun ruang untuk melakukan perbaikan masih terbuka lebar. Berdasarkan analisis yang dilakukan, lanjutnya, diketahui masih terdapat tax gap yang cukup lebar yang menggambarkan jumlah potensi pajak yang belum disetorkan ke kas negara."Jumlah wajib pajak yang aktif pada awal 2008 masih sekitar 6,8 juta wajib pajak.
Dari perhitungan analisis potensi pajak maka jumlah wajib pajak ini masih di bawah dari yang seharusnya,” tuturnya.Reformasi perpajakan jilid II tersebut a.l.
pertama, fokus utama meliputi pembenahan, peningkatan mutu, kinerja berdasarkan kompetensi, integritas dan militansi.
Kedua, remunerasi tenaga pemeriksa dan juru sita dievaluasi,
ketiga, sistem reward dan punishment yang ditegakkan secara adil dan ketat.
Keempat, pembentukan kantor pelayanan pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Orang Pribadi (high wealth individual).
Kelima, Peningkatan efisiensi system MPN sehingga wajib pajak yang membayar pajak dapat dilayani dengan waktu luas tanpa terlalu banyak syarat administrasi bank ke Ditjen Perbendaharaan dan juga laporan yang tanpa jeda waktu ke Ditjen Pajak.
Keenam, kerja sama dengan pakar kelas dunia untuk menyiapkan perbaikan lanjutan di Ditjen Pajak meliputi seluruh aspek dari bisnis inti Ditjen Pajak yaitu project for Indonesian tax administration reform (Pintar), dan
ketujuh perluasan inbound dan outbound call center.
"Dari sisi wajib pajak, Ditjen Pajak saat ini tengah mengembangkan sekumpulan kinerja yang lebih komperehensif dalam mengukur keberhasilan program reformasi yang dikenal dengan key performance indicator," tambah Darmin.(yn)
Bank & kantor pos tetap layani pajak pada Sabtu
JAKARTA (Bisnis.com): Pemerintah meminta kepada bank dan kantor pos persepsi untuk membuka loket pelayanan pembayaran pajak pada Sabtu terkait akan berakhirnya masa penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi dan badan.
Hal itu ditegaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo dalam surat edaran Dirjen Perbendaharaan bernomor S-584/PB/2009 pada 6 Februari 2009. "Dengan jam buka sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat,” katanya dalam aturan yang diterima Bisnis.com, hari ini.Namun, khusus untuk 31 Maret, bank dan kantor pos persepsi diminta buka sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. "Kamis 30 April 2009 dengan jam buka sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat."
Untuk tahun pajak 2008, waktu terakhir penyampaian SPT PPh orang pribadi adalah pada 31 Maret 2009 di mana dalam masa ini wajib pajak orang pribadi masih bisa melakukan pembetulan SPT PPh dalam rangka sunset policy. Untuk penyampaian SPT PPh badan akan berakhir pada 30 April 2009.(yn)
Sumber: bisnis.com; Kamis, 19/03/2009
Hal itu ditegaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo dalam surat edaran Dirjen Perbendaharaan bernomor S-584/PB/2009 pada 6 Februari 2009. "Dengan jam buka sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat,” katanya dalam aturan yang diterima Bisnis.com, hari ini.Namun, khusus untuk 31 Maret, bank dan kantor pos persepsi diminta buka sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. "Kamis 30 April 2009 dengan jam buka sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat."
Untuk tahun pajak 2008, waktu terakhir penyampaian SPT PPh orang pribadi adalah pada 31 Maret 2009 di mana dalam masa ini wajib pajak orang pribadi masih bisa melakukan pembetulan SPT PPh dalam rangka sunset policy. Untuk penyampaian SPT PPh badan akan berakhir pada 30 April 2009.(yn)
Sumber: bisnis.com; Kamis, 19/03/2009
Senin, 16 Maret 2009
New taxpayers confused by the issuing of tax forms
Millions of Indonesians are now experiencing a new civic culture as being registered taxpayers, with some obvious confusion regarding the issuing of the tax forms.
The March 31 deadline for the submission of the of the tax declaration form (SPT) is approaching, but a lot of taxpayers still have no idea on what to do with the SPT.
"SPT? What's that?" asks Ade Kris, 27, who has just became a registered taxpayer in late 2008. He is among the newly registered taxpayers who are still confused, or even don't have any idea, about filling out the SPT.
The tax declaration forms are a bunch of papers that should be filled by registered taxpayers in paying their annual taxes.
Every year, SPT should be submitted to the tax office on March 31 at the latest.
This year tax paying becomes a different ball game with a huge jump in registered taxpayers from 6 million at the end of 2007, to 12.7 million at the end of February, following the the successful government campaign for more people to get tax identification numbers (NPWP).
Mid last year, the government kicked off the so-called Sunset Policy program, a kind of tax amnesty, to stimulate voluntary tax compliance.
Under this policy, eligible taxpayers were required to apply of an NPWP by the end of February at the latest.
However, The Jakarta Post found out that for newly registered taxpayers, SPT could be a totally alien set of papers.
"I'm confused just by looking at the forms, not to mention filling them out," said Zennis Arrohman, 26, who just registered as a taxpayer last year.
Tax office spokesman Djoko Slamet Surjoputro, however, said filling out the SPT should not be that difficult.
"We have the simulations in our website. Tax office branches also invite newly registered taxpayers to be trained on filling out the SPT," Djoko said.
The simulations can be seen in the tax office's website www.pajak.go.id at the "Serba Serbi" section.
For individual taxpayers, there are three type of SPT, namely the 1770SS (for a person working only in one company), the 1770S (for a person working in one company, but having other incomes) and the 1770 for businesspeople, said Djoko.
All SPT can be downloaded from the tax office's website, as well as be obtained from tax offices and tax drop boxes being introduced for the first time this year.
Djoko said the drop boxes would be placed at strategic places, including office buildings and malls. In Plaza BII on Jl. M.H. Thamrin, Central Jakarta, a drop box has been placed and many employees have put their SPT there.
Tax office chief Darmin Nasution expected that taxpayers would flock the SPT submission points at the last minutes, referring to people's infamous habit of delaying things until just before the deadline.
"But we've prepared in many places boxes (for people) to drop their SPT," he said.
Darmin added that the growing number of taxpayers would not automatically increase the tax revenue because of the global financial crisis.
Furthermore, as a way to raise purchasing power of low-to mid-income people, the government has also introduced a waived income tax for people with a monthly salary below Rp 5 million (US$415.8).
"That will make their SPT zero. But by registering for a tax file number (NPWP), we can detect them if they're lying (about their income)," said Darmin.
Sumber: thejakartapost.com; Fri, 03/13/2009; Aditya Suharmoko
The March 31 deadline for the submission of the of the tax declaration form (SPT) is approaching, but a lot of taxpayers still have no idea on what to do with the SPT.
"SPT? What's that?" asks Ade Kris, 27, who has just became a registered taxpayer in late 2008. He is among the newly registered taxpayers who are still confused, or even don't have any idea, about filling out the SPT.
The tax declaration forms are a bunch of papers that should be filled by registered taxpayers in paying their annual taxes.
Every year, SPT should be submitted to the tax office on March 31 at the latest.
This year tax paying becomes a different ball game with a huge jump in registered taxpayers from 6 million at the end of 2007, to 12.7 million at the end of February, following the the successful government campaign for more people to get tax identification numbers (NPWP).
Mid last year, the government kicked off the so-called Sunset Policy program, a kind of tax amnesty, to stimulate voluntary tax compliance.
Under this policy, eligible taxpayers were required to apply of an NPWP by the end of February at the latest.
However, The Jakarta Post found out that for newly registered taxpayers, SPT could be a totally alien set of papers.
"I'm confused just by looking at the forms, not to mention filling them out," said Zennis Arrohman, 26, who just registered as a taxpayer last year.
Tax office spokesman Djoko Slamet Surjoputro, however, said filling out the SPT should not be that difficult.
"We have the simulations in our website. Tax office branches also invite newly registered taxpayers to be trained on filling out the SPT," Djoko said.
The simulations can be seen in the tax office's website www.pajak.go.id at the "Serba Serbi" section.
For individual taxpayers, there are three type of SPT, namely the 1770SS (for a person working only in one company), the 1770S (for a person working in one company, but having other incomes) and the 1770 for businesspeople, said Djoko.
All SPT can be downloaded from the tax office's website, as well as be obtained from tax offices and tax drop boxes being introduced for the first time this year.
Djoko said the drop boxes would be placed at strategic places, including office buildings and malls. In Plaza BII on Jl. M.H. Thamrin, Central Jakarta, a drop box has been placed and many employees have put their SPT there.
Tax office chief Darmin Nasution expected that taxpayers would flock the SPT submission points at the last minutes, referring to people's infamous habit of delaying things until just before the deadline.
"But we've prepared in many places boxes (for people) to drop their SPT," he said.
Darmin added that the growing number of taxpayers would not automatically increase the tax revenue because of the global financial crisis.
Furthermore, as a way to raise purchasing power of low-to mid-income people, the government has also introduced a waived income tax for people with a monthly salary below Rp 5 million (US$415.8).
"That will make their SPT zero. But by registering for a tax file number (NPWP), we can detect them if they're lying (about their income)," said Darmin.
Sumber: thejakartapost.com; Fri, 03/13/2009; Aditya Suharmoko
Karyawan tak miliki NPWP tetap dapat insentif
JAKARTA (bisnis.com): Ditjen Pajak menyatakan karyawan yang tidak memiliki NPWP tetap mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), tetapi dengan perlakuan yang sama dengan karyawan yang memiliki NPWP.Artinya, pemungutan PPh pasal 21 bagi karyawan yang tidak memilik NPWP dilakukan berdasarkan tarif normal, meskipun berdasarkan pasal ayat 5 huruf (a) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa mulai 1 Januari 2009 bagi karyawan yang tidak memilik NPWP akan dikenai pungutan PPh pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi dari tarif normal.
Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan pihaknya akan memberikan batas waktu sampai dengan tiga bulan kepada karyawan yang belum memiliki NPWP untuk segera memiliki NPWP."Kan sedang kita selesaikan aturannya bahwa mereka masih bisa [mendapat insentif PPh pasal 21 DTP] yang penting pemberi kerja memberikan daftarnya mana yang sudah punya NPWP dan mana yang belum," katanya saat ditemui di kantornya hari ini.
Pada 4 Maret, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 DTP sebesar Rp6,5 triliun kepada tiga sektor utama penerima insentif PPh Pasal 21 DTP yaitu pertama, usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan. Kedua, usaha perikanan dan ketiga, usaha industri pengolahan.
Insentif ini hanya berlaku untuk karyawan yang berpenghasilan mulai Rp1,3 juta sampai dengan Rp5 juta per bulan dalam masa pajak Februari 2009 sampai dengan masa pajak November 2009 yang dilaporkan paling lambat 20 Desember 2009. (tw)
Sumber: bisnis.com; Jumat, 13/03/2009
Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan pihaknya akan memberikan batas waktu sampai dengan tiga bulan kepada karyawan yang belum memiliki NPWP untuk segera memiliki NPWP."Kan sedang kita selesaikan aturannya bahwa mereka masih bisa [mendapat insentif PPh pasal 21 DTP] yang penting pemberi kerja memberikan daftarnya mana yang sudah punya NPWP dan mana yang belum," katanya saat ditemui di kantornya hari ini.
Pada 4 Maret, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif PPh pasal 21 DTP sebesar Rp6,5 triliun kepada tiga sektor utama penerima insentif PPh Pasal 21 DTP yaitu pertama, usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan. Kedua, usaha perikanan dan ketiga, usaha industri pengolahan.
Insentif ini hanya berlaku untuk karyawan yang berpenghasilan mulai Rp1,3 juta sampai dengan Rp5 juta per bulan dalam masa pajak Februari 2009 sampai dengan masa pajak November 2009 yang dilaporkan paling lambat 20 Desember 2009. (tw)
Sumber: bisnis.com; Jumat, 13/03/2009
Kamis, 12 Maret 2009
Ditjen Pajak Sebar Drop Box untuk Antisipasi Penyerahan SPT
Jakarta - Antisipasi penuhnya penyerahan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) menjelang batas akhir pajak untuk wajib pajak orang pribadi 31 Maret 2009, Direktorat Jenderal Pajak akan menyiapkan kotak khusus (drop box) pada akhir Maret ini.
Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution ketika ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu malam(11/3/2009). "Kita sudah turunkan ke semua KPP (Kantor Pelayanan Pajak), mungkin akan disebar 2 minggu lagi, jadi secara serentak," tuturnya.Penyebaran drop box ini juga dilakukan sebagai antisipasi melonjaknya jumlah pemegang NPWP orang pribadi yang baru akan menyerahkan SPT untuk pertama kalinya.
Tujuan Ditjen Pajak menyebar drop box ini di tempat tertentu selain di KPP adalah untuk memperluas akses penyerahan SPT dan untuk menghindari terjadinya antrean pada akhir-akhir penyerahaan batas waktu SPT.
Selain itu, Darmin mengatakan pengambilan SPT bagi wajib pajak itu bisa diambil di KPP manapun, tidak perlu menunggu formulir SPT dikirimkan ke rumah. "Dalam UU, sebenarnya pengambilan SPT itu kewajiban wajib pajak, kita berbaik hati saja mengirimkan ke rumah, pokoknya kita bikin selebaran sehingga SPT bisa didapatkan di mana saja, bahkan di tempat drop box itu disebar, akan ada formulir SPT" katanya.
Darmin mengatakan, pengisian ST untuk pekerja dengan satu sumber penghasilan sebenarnya tidak rumit. "Hanya tiga baris saja yang harus diisi, jadi simpel. Tapi kalau dia punya harta banyak, dia harus melampirkan kepemilikan tersebut dalam SPT-nya," tukas Darmin.
Ditjen Pajak meyakinkan wajib pajak untuk mengisi SPT secara benar. "Karena dengan banyaknya pemegang NPWP, justru kita lebih mudah menelusurinya," katanya. (dnl/ir)
Sumber: Wahyu Daniel - detikFinance.com; Kamis, 12/03/2009
Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution ketika ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu malam(11/3/2009). "Kita sudah turunkan ke semua KPP (Kantor Pelayanan Pajak), mungkin akan disebar 2 minggu lagi, jadi secara serentak," tuturnya.Penyebaran drop box ini juga dilakukan sebagai antisipasi melonjaknya jumlah pemegang NPWP orang pribadi yang baru akan menyerahkan SPT untuk pertama kalinya.
Tujuan Ditjen Pajak menyebar drop box ini di tempat tertentu selain di KPP adalah untuk memperluas akses penyerahan SPT dan untuk menghindari terjadinya antrean pada akhir-akhir penyerahaan batas waktu SPT.
Selain itu, Darmin mengatakan pengambilan SPT bagi wajib pajak itu bisa diambil di KPP manapun, tidak perlu menunggu formulir SPT dikirimkan ke rumah. "Dalam UU, sebenarnya pengambilan SPT itu kewajiban wajib pajak, kita berbaik hati saja mengirimkan ke rumah, pokoknya kita bikin selebaran sehingga SPT bisa didapatkan di mana saja, bahkan di tempat drop box itu disebar, akan ada formulir SPT" katanya.
Darmin mengatakan, pengisian ST untuk pekerja dengan satu sumber penghasilan sebenarnya tidak rumit. "Hanya tiga baris saja yang harus diisi, jadi simpel. Tapi kalau dia punya harta banyak, dia harus melampirkan kepemilikan tersebut dalam SPT-nya," tukas Darmin.
Ditjen Pajak meyakinkan wajib pajak untuk mengisi SPT secara benar. "Karena dengan banyaknya pemegang NPWP, justru kita lebih mudah menelusurinya," katanya. (dnl/ir)
Sumber: Wahyu Daniel - detikFinance.com; Kamis, 12/03/2009
Pengejaran Pajak 1.200 Orang Kaya Dimaksimalkan
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak mencatat ada sekitar 1.200 wajib pajak di Jakarta yang masuk kategori kaya dengan kekayaan di atas Rp 100 miliar. Ditjen Pajak akan berupaya mengejar pembayaran pajak orang kaya ini karena dinilai belum maksimal."Karena itu kita akan membuka KPP khusus orang kaya mulai April 2009, akan ada 1.200 wajib pajak orang kaya yang masuk daftar tersebut," ujar Ditjen Pajak Darmin Nasution saat ditemui di Kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu malam (11/3/2009).
Yang termasuk wajib pajak orang kaya menurut ukuran Ditjen Pajak adalah kombinasi dari harta dan penghasilan. Yang jelas yang masuk dalam KPP khusus ini adalah yang hartanya Rp 100 miliar ke atas. Dari 1.200 orang kaya tersebut kebanyakan berprofesi sebagai pengusaha. "Lokasi KPP orang kaya ini, nantinya di Gambir, aparatnya sudah kami siapkan secara khusus, tapi hanya untuk orang kaya yang berdomisili di Jakarta.
Kita akui sebagian dari 1.200 wajib pajak ini belum benar bayar pajak," katanya. Di tengah kondisi pelemahan ekonomi saat ini, dikatakan Darmin, pembayaran pajak orang pribadi lebih stabil dibanding perusahaan. Ia mencontohkan misalnya saat ini banyak perusahaan yang turun pembayaran pajaknya, jadi tidak stabil pembayaran pajaknya. "Pada Januari 2009, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan menurun, tapi PPh orang pribadi naik.
Karena kalau perusahaan rugi, dia tidak bayar pajak," katanya. Ia menambahkan 1.200 wajib pajak orang kaya itu akan dilayani di KPP Gambir. Namun nantinya Ditjen Pajak akan membangun kantor pelayanan serupa di beberapa di Jakarta, karena memang wajib pajak orang kaya ini paling banyak berada di Jakarta. "Mereka akan dilayani di KPP tersebut, asal jangan minta tax holiday saja," tukas Darmin.(dnl/ir)
Sumber: detikfinance.com; Kamis, 12/03/2009
Yang termasuk wajib pajak orang kaya menurut ukuran Ditjen Pajak adalah kombinasi dari harta dan penghasilan. Yang jelas yang masuk dalam KPP khusus ini adalah yang hartanya Rp 100 miliar ke atas. Dari 1.200 orang kaya tersebut kebanyakan berprofesi sebagai pengusaha. "Lokasi KPP orang kaya ini, nantinya di Gambir, aparatnya sudah kami siapkan secara khusus, tapi hanya untuk orang kaya yang berdomisili di Jakarta.
Kita akui sebagian dari 1.200 wajib pajak ini belum benar bayar pajak," katanya. Di tengah kondisi pelemahan ekonomi saat ini, dikatakan Darmin, pembayaran pajak orang pribadi lebih stabil dibanding perusahaan. Ia mencontohkan misalnya saat ini banyak perusahaan yang turun pembayaran pajaknya, jadi tidak stabil pembayaran pajaknya. "Pada Januari 2009, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan menurun, tapi PPh orang pribadi naik.
Karena kalau perusahaan rugi, dia tidak bayar pajak," katanya. Ia menambahkan 1.200 wajib pajak orang kaya itu akan dilayani di KPP Gambir. Namun nantinya Ditjen Pajak akan membangun kantor pelayanan serupa di beberapa di Jakarta, karena memang wajib pajak orang kaya ini paling banyak berada di Jakarta. "Mereka akan dilayani di KPP tersebut, asal jangan minta tax holiday saja," tukas Darmin.(dnl/ir)
Sumber: detikfinance.com; Kamis, 12/03/2009
Batas Waktu Isi SPT Pemegang NPWP 31 Maret
JAKARTA--MI: Dirjen Pajak Darmin mengingatkan bahwa mereka yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) harus menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke kantor pelayanan pajak (KPP) paling lambat 31 Maret 2009. "Kalau dia tidak sampaikan SPT, ya kita cari. Kalau dia ada kewajiban terutang tapi tak masukkan SPT berarti dia tidak bayar, ya pasti ada sanksi," kata Darmin ditemui di Gedung Djuanda I Depkeu Jakarta.
Ia mengharapkan, WP mulai menyampaikan SPT ke KPP lebih awal sehingga tidak terjadi penumpukan/antrian pada minggu terakhir bulan Maret. "Pengalaman tahun-tahun lalu, ramainya seminggu terakhir.
Kita sudah siapkan/turunkan (formulir) SPT di masing-masing KPP," kata Darmin. Menurut dia, formulir SPT dapat diambil di mana saja. Sesuai UU tentang Perpajakan, maka kewajiban WP untuk mengambil SPT di KPP dimana WP terdaftar. "Kita sudah bikin edaran supaya blangko SPT disediakan di semua tempat baik di KPP, Kanwil Pajak, dan secara online," jelasnya.
Ia meyakinkan bahwa mengisi SPT tidak sulit apalagi untuk WP yang hanya bekerja untuk satu pihak. Isian yang harus diisi hanya 4 baris yaitu berapa besar penghasilannya, berapa besar Penghasilan tindak kena pajak (PTKP) dan jabatannya, dan besar penghasilan kena pajak serta pajak terutangnya, kemudian ditambah sedikit penjelasan tentang harta dan kewajiban.
Sementara itu, mengenai berapa besar penerimaan pajak dari WP baru, Darmin mengatakan, tidak semua WP baru akan memberikan penerimaan pajak baru, karena sebagian sudah dibayarkan oleh pemberi kerjanya. "Kalau seperti itu kasusnya maka sebenarnya di SPT dia pasti nihil, tapi kalau dia bekerja untuk lebih dari satu orang atau bukan bekerja pada orang, pasti dia harus bayar," katanya.
Menurut dia, adanya WP baru tidak paralel dengan kenaikan penerimaan pajak. Pemberian NPWP sebenarnya diarahkan agar semua WP masuk ke dalam sistem pajak sehingga jika ada yang tidak benar dalam kewajiban perpajakannya, dapat dengan mudah ditelusuri. "Akan sulit menelusuri kalau orang tak punya NPWP, kita tidak bisa mendeteksinya karena tak ada NPWP," jelasnya. (Ant/OL-02)
Sumber: MediaIndonesia.com Kamis, 12 Maret 2009 09:26 WIB
Ia mengharapkan, WP mulai menyampaikan SPT ke KPP lebih awal sehingga tidak terjadi penumpukan/antrian pada minggu terakhir bulan Maret. "Pengalaman tahun-tahun lalu, ramainya seminggu terakhir.
Kita sudah siapkan/turunkan (formulir) SPT di masing-masing KPP," kata Darmin. Menurut dia, formulir SPT dapat diambil di mana saja. Sesuai UU tentang Perpajakan, maka kewajiban WP untuk mengambil SPT di KPP dimana WP terdaftar. "Kita sudah bikin edaran supaya blangko SPT disediakan di semua tempat baik di KPP, Kanwil Pajak, dan secara online," jelasnya.
Ia meyakinkan bahwa mengisi SPT tidak sulit apalagi untuk WP yang hanya bekerja untuk satu pihak. Isian yang harus diisi hanya 4 baris yaitu berapa besar penghasilannya, berapa besar Penghasilan tindak kena pajak (PTKP) dan jabatannya, dan besar penghasilan kena pajak serta pajak terutangnya, kemudian ditambah sedikit penjelasan tentang harta dan kewajiban.
Sementara itu, mengenai berapa besar penerimaan pajak dari WP baru, Darmin mengatakan, tidak semua WP baru akan memberikan penerimaan pajak baru, karena sebagian sudah dibayarkan oleh pemberi kerjanya. "Kalau seperti itu kasusnya maka sebenarnya di SPT dia pasti nihil, tapi kalau dia bekerja untuk lebih dari satu orang atau bukan bekerja pada orang, pasti dia harus bayar," katanya.
Menurut dia, adanya WP baru tidak paralel dengan kenaikan penerimaan pajak. Pemberian NPWP sebenarnya diarahkan agar semua WP masuk ke dalam sistem pajak sehingga jika ada yang tidak benar dalam kewajiban perpajakannya, dapat dengan mudah ditelusuri. "Akan sulit menelusuri kalau orang tak punya NPWP, kita tidak bisa mendeteksinya karena tak ada NPWP," jelasnya. (Ant/OL-02)
Sumber: MediaIndonesia.com Kamis, 12 Maret 2009 09:26 WIB
Senin, 09 Maret 2009
KPP khusus wajib pajak orang kaya disiapkan
JAKARTA (bisnis.com): Ditjen Pajak akan meluncurkan pendirian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus wajib pajak orang kaya (High Wealth Individual) pada bulan depan.
Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan KPP khusus wajib pajak orang kaya tersebut akan dijadikan tempat pelayanan perpajakan khusus orang kaya yang berdomisili di Jakarta. "Kita ada 1.200 wajib pajak orang pribadi seluruh Indonesia yang berdomisili di Jakarta dan yang bernomor NPWP-nya Jakarta," katanya hari ini.
Dia menjelaskan penetapan 1..200 wajib pajak tersebut didasarkan atas kepemilikan aset, besarnya penghasilan dan kepemilikan saham di sebuah perusahaan. "Kriterianya dia [1.200 wajib pajak orang kaya] termasuk punya aset besar, pengendali perusahaan, nilainya nanti kita jelaskan".
Darmin menuturkan pendirian KPP untuk wajib pajak orang kaya tersebut terkait erat dengan upaya Ditjen Pajak untuk mendongkrak kontribusi penerimaan pajak dari PPh orang pribadi yang selama ini jumlahnya masih sangat minim."Kami nggak bisa bilang lah berapa lama [target penerimaan PPh orang pribadi meningkat], yang jelas kita kerjakan dulu begitu nanti kita launching KPP-nya pada April, lalu kita bikin upacara dan kita panggil WP Orang Pribadi terbesar di Jakarta-lah," paparnya. (tw)
Sumber: bisnis.com; Jumat, 06/03/2009 19:11 WIB; oleh : Achmad Aris
Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan KPP khusus wajib pajak orang kaya tersebut akan dijadikan tempat pelayanan perpajakan khusus orang kaya yang berdomisili di Jakarta. "Kita ada 1.200 wajib pajak orang pribadi seluruh Indonesia yang berdomisili di Jakarta dan yang bernomor NPWP-nya Jakarta," katanya hari ini.
Dia menjelaskan penetapan 1..200 wajib pajak tersebut didasarkan atas kepemilikan aset, besarnya penghasilan dan kepemilikan saham di sebuah perusahaan. "Kriterianya dia [1.200 wajib pajak orang kaya] termasuk punya aset besar, pengendali perusahaan, nilainya nanti kita jelaskan".
Darmin menuturkan pendirian KPP untuk wajib pajak orang kaya tersebut terkait erat dengan upaya Ditjen Pajak untuk mendongkrak kontribusi penerimaan pajak dari PPh orang pribadi yang selama ini jumlahnya masih sangat minim."Kami nggak bisa bilang lah berapa lama [target penerimaan PPh orang pribadi meningkat], yang jelas kita kerjakan dulu begitu nanti kita launching KPP-nya pada April, lalu kita bikin upacara dan kita panggil WP Orang Pribadi terbesar di Jakarta-lah," paparnya. (tw)
Sumber: bisnis.com; Jumat, 06/03/2009 19:11 WIB; oleh : Achmad Aris
Jumat, 06 Maret 2009
Govt asked to exempt Islamic banking transactions from taxes
Benget Besalicto Tnb. , The Jakarta Post , JAKARTA Thu, 03/05/2009 11:03 AM Business
The Indonesian government needs to exempt all transactions in the Islamic banking system from taxes in order to spur its development in the country, a world’s major player in the industry says.
“I think, for the Islamic finance here to grow well, the government should provide tax neutrality to any transaction made in Islamic finance,” Badlisyah Abdul Ghani, CEO of CIMB Islamic Berhad, said on Wednesday.
He said that Indonesia, which is the world’s largest Muslim country in term of population and the Southeast Asia’s largest economy, boasted a huge potential to become the biggest market for Islamic financial products.
He said that Indonesia’s law on sukuk and sharia banking, which had among others allowed government to sell Islamic bonds and banks to establish their own Islamic banking arms, had been showing to the financial world that it was very serious in developing the Islamic financial market.
But he said, the government needed to go further in pushing its growth by providing tax neutrality as had been given by some other countries.
“Malaysia has provided such tax neutrality since long time ago. Even Britain and Singapore have provided such tax neutrality,” he noted.
According to him, Malaysia’s Islamic finance, which was started in 1983, saw a growth of only 1 percent during its first ten years of operation.
But after it improved its legal platform and provided tax neutrality in 2004, Malaysian Islamic finance grew much faster.
At the end of 2004, total assets of Islamic banks and Islamic windows in Malaysia stood at $25.26 billion (94.6 billion ringgit), with an average annual growth of 19 percent since 2000.The Islamic bond or sukuk market, for example, shot up in 2005 to represent 71.4 percent of the total bonds as compared to 48 percent at the previous year.
Currently, Malaysian Islamic bond issues represent 57 percent of the global issues, making it the world’s largest in terms of Islamic bond issuance.
CIMB Islamic, which has 600 branches, mostly in Malaysia and Indonesia, is the world’s largest issuer of sukuk with a global market share last year of 20 percent.
In Malaysia, Islamic banking now represents about 12 percent of the banking sector, targeting to reach up to 30 percent by the year 2020.
Badlisyah, who was named the best individual Islamic banker for 2008 by Islamic Finance News Awards, his second consecutive award in that category, said that he could not say yet about the target this year as the market is still volatile due to the ongoing global crisis.
He also refused to give details on last year performance, saying that his company will make an announcement on that in the near future. But he said that in the next three years his company aimed at growing its Islamic business from currently less than 10 percent to about 20 percent of the total CIMB group.
In Indonesia, Islamic finance still accounts for less than 3 percent of banking assets.
sumber: thejakartapost.com
The Indonesian government needs to exempt all transactions in the Islamic banking system from taxes in order to spur its development in the country, a world’s major player in the industry says.
“I think, for the Islamic finance here to grow well, the government should provide tax neutrality to any transaction made in Islamic finance,” Badlisyah Abdul Ghani, CEO of CIMB Islamic Berhad, said on Wednesday.
He said that Indonesia, which is the world’s largest Muslim country in term of population and the Southeast Asia’s largest economy, boasted a huge potential to become the biggest market for Islamic financial products.
He said that Indonesia’s law on sukuk and sharia banking, which had among others allowed government to sell Islamic bonds and banks to establish their own Islamic banking arms, had been showing to the financial world that it was very serious in developing the Islamic financial market.
But he said, the government needed to go further in pushing its growth by providing tax neutrality as had been given by some other countries.
“Malaysia has provided such tax neutrality since long time ago. Even Britain and Singapore have provided such tax neutrality,” he noted.
According to him, Malaysia’s Islamic finance, which was started in 1983, saw a growth of only 1 percent during its first ten years of operation.
But after it improved its legal platform and provided tax neutrality in 2004, Malaysian Islamic finance grew much faster.
At the end of 2004, total assets of Islamic banks and Islamic windows in Malaysia stood at $25.26 billion (94.6 billion ringgit), with an average annual growth of 19 percent since 2000.The Islamic bond or sukuk market, for example, shot up in 2005 to represent 71.4 percent of the total bonds as compared to 48 percent at the previous year.
Currently, Malaysian Islamic bond issues represent 57 percent of the global issues, making it the world’s largest in terms of Islamic bond issuance.
CIMB Islamic, which has 600 branches, mostly in Malaysia and Indonesia, is the world’s largest issuer of sukuk with a global market share last year of 20 percent.
In Malaysia, Islamic banking now represents about 12 percent of the banking sector, targeting to reach up to 30 percent by the year 2020.
Badlisyah, who was named the best individual Islamic banker for 2008 by Islamic Finance News Awards, his second consecutive award in that category, said that he could not say yet about the target this year as the market is still volatile due to the ongoing global crisis.
He also refused to give details on last year performance, saying that his company will make an announcement on that in the near future. But he said that in the next three years his company aimed at growing its Islamic business from currently less than 10 percent to about 20 percent of the total CIMB group.
In Indonesia, Islamic finance still accounts for less than 3 percent of banking assets.
sumber: thejakartapost.com
Kamis, 05 Maret 2009
3 Sektor terima insentif penghapusan PPh
JAKARTA (bisnis.com): Pemerintah menetapkan tiga sektor usaha utama sebagai penerima insentif penghapusan PPh pasal 21.
Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan pemberian insentif tersebut tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No. 43/PMK.03/2009 tertanggal 3 Maret 2009. "Ini diberikan dalam rangka mengurangi dampak krisis global yang berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian nasional dan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja," katanya kepada pers hari ini.
Dia menjelaskan tiga sektor utama itu meliputi usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan. Kemudian usaha perikanan dan usaha industri pengolahan. "PPh pasal 21 ditanggung pemerintah tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pekerja pada saat pembayaran penghasilan sebesar PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja," jelasnya.
Menurutnya, alasan pemerintah menetapkan tiga sektor usaha utama tersebut sebagai penerima insentif PPh pasal 21 adalah karena tiga sektor utama tersebut merupakan penghasil ekspor yang dominan. Darmin menambahkan pemberian insentif PPh pasal 21 tersebut hanya berlaku untuk karyawan yang berpenghasilan kotor sampai dengan Rp5 juta per bulan. (tw)
sumber: bisnis.comRabu, 04/03/2009 18:49 WIB
oleh : Achmad Aris
Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan pemberian insentif tersebut tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No. 43/PMK.03/2009 tertanggal 3 Maret 2009. "Ini diberikan dalam rangka mengurangi dampak krisis global yang berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian nasional dan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja," katanya kepada pers hari ini.
Dia menjelaskan tiga sektor utama itu meliputi usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan. Kemudian usaha perikanan dan usaha industri pengolahan. "PPh pasal 21 ditanggung pemerintah tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pekerja pada saat pembayaran penghasilan sebesar PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja," jelasnya.
Menurutnya, alasan pemerintah menetapkan tiga sektor usaha utama tersebut sebagai penerima insentif PPh pasal 21 adalah karena tiga sektor utama tersebut merupakan penghasil ekspor yang dominan. Darmin menambahkan pemberian insentif PPh pasal 21 tersebut hanya berlaku untuk karyawan yang berpenghasilan kotor sampai dengan Rp5 juta per bulan. (tw)
sumber: bisnis.comRabu, 04/03/2009 18:49 WIB
oleh : Achmad Aris
Selasa, 03 Maret 2009
Penerimaan SPT selama Sunset Policy Rp 7,46 T
Penerimaan SPT selama sunset policy Rp7,46 triliun
oleh : Achmad Aris & Agust Supriadi
JAKARTA (bisnis.com): Pelaksanaan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak (sunset policy) selama 14 bulan mampu menghimpun penerimaan dari surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh kurang bayar sebesar Rp7,46 triliun.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan dari total penerimaan tersebut sebesar Rp5,56 triliun diperoleh dalam periode 1 Januari-31 Desember 2008, sedangkan periode 1 Januari-28 Februari 2009 diperoleh sebesar Rp1,9 triliun. "Hal ini menunjukkan perpanjangan jangka waktu sunset policy memberikan kontribusi penerimaan 34,2% dibandingkan dengan nilai penerimaan dalam rangka sunset policy yang diterima selama 2008," katanya saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah di Gedung DPR hari ini.
Jumlah SPT yang berhasil dihimpun dalam rangka sunset policy sampai dengan 28 Februari 2009 mencapai 804.814 SPT. Dari jumlah itu sebanyak 556.194 SPT diterima sampai dengan 31 Desember 2008 dan sebanyak 248.620 SPT diterima dari 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009.
"Dengan demikian perpanjangan sunset policy memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT sampai dengan 28 Februari 2009 sebesar 44,7% dari jumlah SPT dalam rangka sunset policy yang diterima sepanjang 2008," jelas Menkeu.
Dia mengungkapkan wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP selama 2008 dan mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas sunset policy berjumlah lebih dari 3,5 juta wajib pajak. "Tentu saja tambahan NPWP ini akan menambah lagi penerimaan pajak pada sisa jangka waktu pemanfaatan sunset policy bagi wajib pajak baru sampai dengan akhir Maret 2009."
Menurutnya, dari hasil pelaksanaan sunset policy tersebut telah terjadi penguatan basis perpajakan nasional baik ditinjau dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas data atau informasi perpajakan yang disampaikan oleh wajib pajak dalam SPT tahunan dalam rangka sunset policy sehingga berpotensi lebih meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. (tw)
Sumber: bisnis.com
oleh : Achmad Aris & Agust Supriadi
JAKARTA (bisnis.com): Pelaksanaan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak (sunset policy) selama 14 bulan mampu menghimpun penerimaan dari surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh kurang bayar sebesar Rp7,46 triliun.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan dari total penerimaan tersebut sebesar Rp5,56 triliun diperoleh dalam periode 1 Januari-31 Desember 2008, sedangkan periode 1 Januari-28 Februari 2009 diperoleh sebesar Rp1,9 triliun. "Hal ini menunjukkan perpanjangan jangka waktu sunset policy memberikan kontribusi penerimaan 34,2% dibandingkan dengan nilai penerimaan dalam rangka sunset policy yang diterima selama 2008," katanya saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah di Gedung DPR hari ini.
Jumlah SPT yang berhasil dihimpun dalam rangka sunset policy sampai dengan 28 Februari 2009 mencapai 804.814 SPT. Dari jumlah itu sebanyak 556.194 SPT diterima sampai dengan 31 Desember 2008 dan sebanyak 248.620 SPT diterima dari 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009.
"Dengan demikian perpanjangan sunset policy memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT sampai dengan 28 Februari 2009 sebesar 44,7% dari jumlah SPT dalam rangka sunset policy yang diterima sepanjang 2008," jelas Menkeu.
Dia mengungkapkan wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP selama 2008 dan mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas sunset policy berjumlah lebih dari 3,5 juta wajib pajak. "Tentu saja tambahan NPWP ini akan menambah lagi penerimaan pajak pada sisa jangka waktu pemanfaatan sunset policy bagi wajib pajak baru sampai dengan akhir Maret 2009."
Menurutnya, dari hasil pelaksanaan sunset policy tersebut telah terjadi penguatan basis perpajakan nasional baik ditinjau dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas data atau informasi perpajakan yang disampaikan oleh wajib pajak dalam SPT tahunan dalam rangka sunset policy sehingga berpotensi lebih meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. (tw)
Sumber: bisnis.com
DPR setuju pengesahan Perppu Sunset Jadi UU
DPR setujui pengesahan Perppu Sunset Policy jadi UU
oleh : Achmad Aris
JAKARTA (Bisnis.com): DPR akhirnya menyetujui pengesahaan Perppu No.5/2008 tentang Perpanjangan Sunset Policy menjadi UU.
Namun, terdapat satu fraksi yang menyatakan memberikan persetujuan dengan syarat, yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional.Juru bicara FPAN Marwoto Mitohardjono mengatakan fraksinya menyetujui pengesahaan Perppu Perpanjangan Sunset Policy menjadi UU dengan syarat pemerintah harus memperpanjang masa pemberlakuan sunset policy hingga akhir 2009."Fraksi PAN menyetujui penetapan Perppu menjadi UU dengan syarat ada perpanjangan waktu sampai akhir 2009 dan penyempurnaan desain sunset policy.
Sifat persetujuan kami adalah persetujuan dengan suatu kondisionalitas," katanya dalam rapat paripurna DPR, hari ini.Menurut dia, waktu perpanjangan sunset policy selama dua bulan dinilai kurang cukup mengingat wajib pajak yang memanfaatkannya baru sekitar 1,57% atau 155.000 wajib pajak dari total 10,2 juta WP."
Penerimaan pajak dari sunset policy baru Rp4,51 triliun atau 1,6% dari target Rp281,3 triliun. Selain masalah waktu yang kurang, FPAN juga menginginkan adanya perpanjangan waktu dan perubahan desain sunset policy," tuturnya.
Adapun kesembilan fraksi lainnya menyatakan persetujuan atas penetapan Perppu tentang Perpanjangan Sunset Policy tanpa memberikan persyaratan atau kondisionalitas.
Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang pelaksanaan sunset policy yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2008 menjadi 28 Febuari 2009.Perpanjangan itu dilakukan karena melihat tingginya antusiasme masyarakat yang hendak memanfaatkan sunset policy di akhir Desember 2008.Sunset policy sendiri merupakan fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan pasal 37A UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Melalui fasilitas ini wajib pajak orang pribadi maupun badan bisa membetulkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (PPh) pada tahun pajak 2006 dan tahun sebelumnya tanpa diberikan sanksi administrasi.(er)
Sumber: bisnis.com
oleh : Achmad Aris
JAKARTA (Bisnis.com): DPR akhirnya menyetujui pengesahaan Perppu No.5/2008 tentang Perpanjangan Sunset Policy menjadi UU.
Namun, terdapat satu fraksi yang menyatakan memberikan persetujuan dengan syarat, yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional.Juru bicara FPAN Marwoto Mitohardjono mengatakan fraksinya menyetujui pengesahaan Perppu Perpanjangan Sunset Policy menjadi UU dengan syarat pemerintah harus memperpanjang masa pemberlakuan sunset policy hingga akhir 2009."Fraksi PAN menyetujui penetapan Perppu menjadi UU dengan syarat ada perpanjangan waktu sampai akhir 2009 dan penyempurnaan desain sunset policy.
Sifat persetujuan kami adalah persetujuan dengan suatu kondisionalitas," katanya dalam rapat paripurna DPR, hari ini.Menurut dia, waktu perpanjangan sunset policy selama dua bulan dinilai kurang cukup mengingat wajib pajak yang memanfaatkannya baru sekitar 1,57% atau 155.000 wajib pajak dari total 10,2 juta WP."
Penerimaan pajak dari sunset policy baru Rp4,51 triliun atau 1,6% dari target Rp281,3 triliun. Selain masalah waktu yang kurang, FPAN juga menginginkan adanya perpanjangan waktu dan perubahan desain sunset policy," tuturnya.
Adapun kesembilan fraksi lainnya menyatakan persetujuan atas penetapan Perppu tentang Perpanjangan Sunset Policy tanpa memberikan persyaratan atau kondisionalitas.
Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang pelaksanaan sunset policy yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2008 menjadi 28 Febuari 2009.Perpanjangan itu dilakukan karena melihat tingginya antusiasme masyarakat yang hendak memanfaatkan sunset policy di akhir Desember 2008.Sunset policy sendiri merupakan fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan pasal 37A UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Melalui fasilitas ini wajib pajak orang pribadi maupun badan bisa membetulkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (PPh) pada tahun pajak 2006 dan tahun sebelumnya tanpa diberikan sanksi administrasi.(er)
Sumber: bisnis.com
Sunset policy 14 bulan cetak 5,5 juta NPWP baru
Selasa, 03/03/2009 11:34 WIB
oleh : Achmad Aris
JAKARTA (Bisnis.com): Pelaksanaan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak (sunset policy) yang berjalan selama 14 bulan telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5,5 juta.
Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengungkapkan selama masa perpanjangan sunset policy sampai dengan berakhirnya kebijakan itu pada 28 Februari 2009, jumlah NPWP baru telah bertambah sebanyak 2,09 juta.
Dengan demikian, lanjutnya, total jumlah pemilik NPWP saat ini menurut data Direktorat Jenderal Pajak mencapai 12,7 juta."Dengan jumlah ini diharapkan kita bisa memperkuat basis pajak kita," katanya saat ditemui di Gedung DPR, hari ini.
Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang pelaksanaan sunset policy yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2008 menjadi 28 Febuari 2009. Perpanjangan itu dilakukan karena melihat tingginya antusiasme masyarakat yang hendak memanfaatkan sunset policy di akhir Desember 2008.
Sunset policy sendiri merupakan fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan pasal 37A UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Melalui fasilitas ini, wajib pajak orang pribadi maupun badan bisa membetulkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (PPh) pada tahun pajak 2006 dan tahun sebelumnya tanpa diberikan sanksi administrasi.(er)
Sumber: bisnis.com
oleh : Achmad Aris
JAKARTA (Bisnis.com): Pelaksanaan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak (sunset policy) yang berjalan selama 14 bulan telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5,5 juta.
Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengungkapkan selama masa perpanjangan sunset policy sampai dengan berakhirnya kebijakan itu pada 28 Februari 2009, jumlah NPWP baru telah bertambah sebanyak 2,09 juta.
Dengan demikian, lanjutnya, total jumlah pemilik NPWP saat ini menurut data Direktorat Jenderal Pajak mencapai 12,7 juta."Dengan jumlah ini diharapkan kita bisa memperkuat basis pajak kita," katanya saat ditemui di Gedung DPR, hari ini.
Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang pelaksanaan sunset policy yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2008 menjadi 28 Febuari 2009. Perpanjangan itu dilakukan karena melihat tingginya antusiasme masyarakat yang hendak memanfaatkan sunset policy di akhir Desember 2008.
Sunset policy sendiri merupakan fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan pasal 37A UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Melalui fasilitas ini, wajib pajak orang pribadi maupun badan bisa membetulkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (PPh) pada tahun pajak 2006 dan tahun sebelumnya tanpa diberikan sanksi administrasi.(er)
Sumber: bisnis.com
Program Sunset Policy Hasilkan 1,8 Juta Wajib Pajak Baru
28 Februari 2009 20:53 WIB
JAKARTA--MI: Program sunset policy yang diluncurkan Ditjen Pajak sukses besar. Dalam dua bulan ini, tercatat sekitar 1,8 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Pencapaian 1,8 juta NPWP baru itu lumayan sukses karena itu perolehan setahun di 2007," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (28/2). Menurutnya, data itu bisa bertambah lagi karena angka 1,8 juta pemilik NPWP itu merupakan data hingga 20 Februari 2008. Sementara program sunset policy berakhir hingga 28 Februari 2008. Untuk mengantisipasi pembludakan pendaftar NPWP di hari terakhir program sunset policy, Ditjen Pajak sebelumnya telah melakukan sosialisasi dan meminta masyarakat untuk tidak menunggu pendaftaran di detik-detik terakhir.
Karena itu, menurut Djoko, pada hari terakhir kali ini berbeda dengan kondisi program sunset policy tahap I yang berakhir 31 Desember 2008. "Sekarang tidak membludak lagi, tetapi tetap ramai. Seperti di KPP Sunter yang saya datangi, cukup banyak yang daftar tapi bisa kita antisipasi karena kita kerahkan semua pegawai," ujar dia. Kantor pelayanan pajak beroperasi hingga pukul 17.00 WIB dan tetap siaga hingga pukul 19.00 WIB untuk mengantisipasi masyarakat yang masih ingin membuat NPWP di saat-saat terakhir.
Pada akhir 2008, tercatat sebesar 10,6 juta pemilik NPWP dengan pertambahan 3,5 juta orang yang sebagian besar berasal dari program sunset policy. Adapun pada 2009, selama dua bulan ini, program sunset policy mampu menjaring 1,8 juta orang.
Potensi masyarakat yang seharusnya memiliki NPWP sebenarnya masih sangat besar, yakni mencapai 22 juta hingga 25 juta wajib pajak.
Namun pemerintah menegaskan tidak akan memperpanjang masa berlaku penghapusan sanksi pajak (sunset policy) yang berakhir 28 Februari 2009. Ke depan, seusai program sunset policy, bagi mereka yang tidak memiliki NPWP hingga batas waktu yang ditentukan, akan dikenai denda sebesar 2% dari penghasilannya per bulan. "Tergantung dari tahun berapa ia tidak bayar. Membayar pajak kan tidak memberatkan. Sesuai dengan pendapatan masing-masing," ucapnya. (Ray/OL-06)
Sumber : Media Indonesia.com
JAKARTA--MI: Program sunset policy yang diluncurkan Ditjen Pajak sukses besar. Dalam dua bulan ini, tercatat sekitar 1,8 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Pencapaian 1,8 juta NPWP baru itu lumayan sukses karena itu perolehan setahun di 2007," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (28/2). Menurutnya, data itu bisa bertambah lagi karena angka 1,8 juta pemilik NPWP itu merupakan data hingga 20 Februari 2008. Sementara program sunset policy berakhir hingga 28 Februari 2008. Untuk mengantisipasi pembludakan pendaftar NPWP di hari terakhir program sunset policy, Ditjen Pajak sebelumnya telah melakukan sosialisasi dan meminta masyarakat untuk tidak menunggu pendaftaran di detik-detik terakhir.
Karena itu, menurut Djoko, pada hari terakhir kali ini berbeda dengan kondisi program sunset policy tahap I yang berakhir 31 Desember 2008. "Sekarang tidak membludak lagi, tetapi tetap ramai. Seperti di KPP Sunter yang saya datangi, cukup banyak yang daftar tapi bisa kita antisipasi karena kita kerahkan semua pegawai," ujar dia. Kantor pelayanan pajak beroperasi hingga pukul 17.00 WIB dan tetap siaga hingga pukul 19.00 WIB untuk mengantisipasi masyarakat yang masih ingin membuat NPWP di saat-saat terakhir.
Pada akhir 2008, tercatat sebesar 10,6 juta pemilik NPWP dengan pertambahan 3,5 juta orang yang sebagian besar berasal dari program sunset policy. Adapun pada 2009, selama dua bulan ini, program sunset policy mampu menjaring 1,8 juta orang.
Potensi masyarakat yang seharusnya memiliki NPWP sebenarnya masih sangat besar, yakni mencapai 22 juta hingga 25 juta wajib pajak.
Namun pemerintah menegaskan tidak akan memperpanjang masa berlaku penghapusan sanksi pajak (sunset policy) yang berakhir 28 Februari 2009. Ke depan, seusai program sunset policy, bagi mereka yang tidak memiliki NPWP hingga batas waktu yang ditentukan, akan dikenai denda sebesar 2% dari penghasilannya per bulan. "Tergantung dari tahun berapa ia tidak bayar. Membayar pajak kan tidak memberatkan. Sesuai dengan pendapatan masing-masing," ucapnya. (Ray/OL-06)
Sumber : Media Indonesia.com
Launching Tax News
Pada hari ini, 3 Maret 2009, saya telah meluncurkan blog baru saya, khusus untuk mengumpulkan berita-berita mengenai masalah perpajakan.
Blog ini dibuat dalam rangka untuk memudahkan melihat berita-berita perpajakan, yang diharapkan berguna untuk meningkatkan pengetahuan khususnya masalah perpajakan di Indonesia.
Berita-berita ini diambil dari berbagai sumber berita baik media maupun dari sumber lainnya, yang semuanya hanya untuk keperluan pembelajaran, dan peningkatan pengetahuan.
Semoga blog ini bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, dan pengunjung blog pada umumnya.
Salam
Pengelola Blog Tax News
Blog ini dibuat dalam rangka untuk memudahkan melihat berita-berita perpajakan, yang diharapkan berguna untuk meningkatkan pengetahuan khususnya masalah perpajakan di Indonesia.
Berita-berita ini diambil dari berbagai sumber berita baik media maupun dari sumber lainnya, yang semuanya hanya untuk keperluan pembelajaran, dan peningkatan pengetahuan.
Semoga blog ini bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, dan pengunjung blog pada umumnya.
Salam
Pengelola Blog Tax News
Langganan:
Postingan (Atom)
